Penerapan UU BPJS Tergolong Unik
Oleh H. A. Azwar
Jakarta, InfoPublik - Pengesahan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah sejarah penting dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) untuk semua warga negara Indonesia. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Djoko Sungkono mengatakan jaminan sosial di Indonesia sangat unik dimana jumlah penduduknya nomor empat terbesar di dunia dimana pekerja sektor informalnya lebih besar dari pada sektor formalnya, tiba-tiba harus universal semuanya. Ini sangat unik dan barangkali hanya satu-satnya yang ada di dunia, kata Djoko, dalam acara diskusi serial Jamsostek Journalis Club (JJC) bertajuk ‘Jaminan Hari Tua’ di Jakarta, Senin (25/6). Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan akan berbeda dalam rancangan dan cakupannya dengan program yang telah ada dan akan mencakup jenis tunjangan baru yaitu program tunjangan pensiun. Kerumitan dalam mendefinisikan rancangan program baru dan tingkat kontribusinya untuk program SJSN tentu harus memperhitungkan beragam karakteristik kebutuhan dan kemampuan serta kemauan untuk membayar kontribusi antara pekerja sektor formal dan informal. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan yang sangat matang. Jadi belum ada satupun negara di dunia dengan sektor informal besar telah menjalankan skema asuransi sosial yang mencakup semua pekerja, ujarnya. Dengan demikian, kata Djoko, masih banyak yang perlu dipelajari dari pengalaman-pengalaman program-program serupa di negara lain yang dapat dipertandingkan dengan Indonesia dalam ukuran geografi level ekonomi dan struktur politiknya. “Itu menjadi penting artinya,” kata Djoko yang juga Direktur Pelayanan PT Jamsostek. Dijelaskannya, untuk tranformasi kelembagaan, ada item-item yang menjadi perhatian yakni status legal, struktur organisasi, deskripsi kerja dari pokja-pokja yang ada, termasuk proses bisnisnya, sistim IT-nya juga merupakan suatu hal yang menjadi titik krusial pada transformasi kelembagaan dimaksud. 
Pelaksanaan program pensiun juga adalah hal yang baru untuk universal coverage terutama bagi BPJS Ketenagakerjaan, jelasnya. Terkait dengan isu-isu regulasi, UU BPJS mensyaratkan pemerintah untuk menerbitkan beberapa regulasi atau surat keputusan yang akan memegang peranan kunci dalam menentukan set-up di masa datang dari BPJS. Semua regulasi untuk program ketenagakerjaan harus diterbitkan dalam sisa waktu efektif 18 bulan. Jangka waktu itu diperlukan kerja keras dalam rangka penyusunan draft regulasi pelaksanaannya dan juga simultan harus diinformasikan ke masyarakat secara luas. Pembuatan draft-draft yang dimaksud harus dilengkapi dengan analisa desain dan pembiayaan program SJSN ketenagakerjaan. DJSN sendiri telah menyiapkan delapan RPP dari UU BPJS tersebut, katanya. Sementara Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnakertrans, Wahyu Indrawati mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan yang tidak lama lagi berlaku, akan menjalankan tugas jaminan sosial seperti yang dilaksanakan PT Jamsostek selama ini. Bahkan kita harapkan lebih baik dari yang dilaksanakan PT Jamsostek selama ini, kata Indrawati. Menurut Indrawati, sampai saat ini, Kemnakertrans bersama delapan kementerian/lembaga terkait tengah bekerja menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU 24/2011 tentang BPJS.(rm)
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Djoko Sungkono mengatakan jaminan sosial di Indonesia sangat unik dimana jumlah penduduknya nomor empat terbesar di dunia dimana pekerja sektor informalnya lebih besar dari pada sektor formalnya, tiba-tiba harus universal semuanya. Ini sangat unik dan barangkali hanya satu-satnya yang ada di dunia, kata Djoko, dalam acara diskusi serial Jamsostek Journalis Club (JJC) bertajuk ‘Jaminan Hari Tua’ di Jakarta, Senin (25/6). Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan akan berbeda dalam rancangan dan cakupannya dengan program yang telah ada dan akan mencakup jenis tunjangan baru yaitu program tunjangan pensiun. Kerumitan dalam mendefinisikan rancangan program baru dan tingkat kontribusinya untuk program SJSN tentu harus memperhitungkan beragam karakteristik kebutuhan dan kemampuan serta kemauan untuk membayar kontribusi antara pekerja sektor formal dan informal. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan yang sangat matang. Jadi belum ada satupun negara di dunia dengan sektor informal besar telah menjalankan skema asuransi sosial yang mencakup semua pekerja, ujarnya. Dengan demikian, kata Djoko, masih banyak yang perlu dipelajari dari pengalaman-pengalaman program-program serupa di negara lain yang dapat dipertandingkan dengan Indonesia dalam ukuran geografi level ekonomi dan struktur politiknya. “Itu menjadi penting artinya,” kata Djoko yang juga Direktur Pelayanan PT Jamsostek. Dijelaskannya, untuk tranformasi kelembagaan, ada item-item yang menjadi perhatian yakni status legal, struktur organisasi, deskripsi kerja dari pokja-pokja yang ada, termasuk proses bisnisnya, sistim IT-nya juga merupakan suatu hal yang menjadi titik krusial pada transformasi kelembagaan dimaksud. Pelaksanaan program pensiun juga adalah hal yang baru untuk universal coverage terutama bagi BPJS Ketenagakerjaan, jelasnya. Terkait dengan isu-isu regulasi, UU BPJS mensyaratkan pemerintah untuk menerbitkan beberapa regulasi atau surat keputusan yang akan memegang peranan kunci dalam menentukan set-up di masa datang dari BPJS. Semua regulasi untuk program ketenagakerjaan harus diterbitkan dalam sisa waktu efektif 18 bulan. Jangka waktu itu diperlukan kerja keras dalam rangka penyusunan draft regulasi pelaksanaannya dan juga simultan harus diinformasikan ke masyarakat secara luas. Pembuatan draft-draft yang dimaksud harus dilengkapi dengan analisa desain dan pembiayaan program SJSN ketenagakerjaan. DJSN sendiri telah menyiapkan delapan RPP dari UU BPJS tersebut, katanya. Sementara Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnakertrans, Wahyu Indrawati mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan yang tidak lama lagi berlaku, akan menjalankan tugas jaminan sosial seperti yang dilaksanakan PT Jamsostek selama ini. Bahkan kita harapkan lebih baik dari yang dilaksanakan PT Jamsostek selama ini, kata Indrawati. Menurut Indrawati, sampai saat ini, Kemnakertrans bersama delapan kementerian/lembaga terkait tengah bekerja menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU 24/2011 tentang BPJS.(rm)
