Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan pemerintah hingga saat ini belum memilih opsi captive budget atau pengalokasian anggaran secara khusus untuk infrastruktur.

"Bukan opsi bagi pemerintah. Karena itu captive budget itu sangat tergantung pada ruang fiskal yang bisa dipenuhi oleh APBN," kata Herry di gedung Bappenas Jakarta, Jumat (22/6).

Meski demikian, lanjut Herry, tetap menjadi tujuan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan belanja modal, terutama untuk infrastruktur.

Ditambahkannya, infrastruktur itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata dan swasta juga harus berperan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu ada segmentasi yang menjadi tanggung jawab swasta.

Sebelumnya, ekonom INDEF Ahmad Erani Yustika mengatakan, penerapan 'captive budget' infrastruktur dapat digunakan untuk mengatasi persoalan minimnya pendanaan infrastruktur.

Erani memaparkan, contoh dari captive budget saat ini adalah harus adanya alokasi anggaran setidaknya 20 persen disediakan pemerintah untuk fungsi pendidikan.

Ia menuturkan, penerapan captive budget untuk infrastruktur dapat digunakan dengan ditetapkannya 80 persen dari seluruh anggaran infrastruktur dalam APBN agar dialokasikan untuk luar Jawa. Alokasi yang sedemikian besar itu antara lain karena kondisi infrastruktur di luar Jawa masih banyak yang tertinggal.(dry)