Jakarta, InfoPublik - Mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji menilai Lemahnya pemahaman bela negara di masyarakat terjadi karena lemahnya penegakan hukum yang ada. Sehingga pelayanan publik tidak optimal dari penegak hukum membuat masyarakat tak terlalu memikirkan bela negara.

"Kalau ada diskriminasi yang dilakukan penegak hukum, rakyat lama-lama akan berontak. Ini berbahaya bagi negara kita. Akan lebih berbahaya lagi jika penegak hukum sudah tak dipercaya lagi oleh masyarakat," kata Hendarman saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Kesadaran Bela Negara bagi Aparat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (24/4).

Lunturnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, kata Hendarman, terjadi karena tak maksimalnya pelayanan fungsional. Penegak hukum lebih mengedepankan pelayanan struktural yang birokrasinya berbelit. Kondisi ini juga terjadi di luar penegak hukum, seperti di pemerintah daerah. Pelayanan publik kerap mengedepankan pelayanan struktural sehingga masyarakat kerap kesulitan untuk mendapatkan haknya. "Pejabat kita susah keluar dari pelayanan struktural karena di sanalah mereka bisa mendapatkan uang," kata Hendarman.

Tak heran, struktur organisasi di tataran pemerintahan cenderung tambun. Pelayanan yang seharusnya simple, justru dibuat memutar untuk kepentingan pribadi.

Hendarman berharap kondisi demikian segera diperbaiki jika tak ingin ada perlawanan balik dari masyarakat. "Penyelewengan dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Dia berharap ada reformasi hukum yang menyeluruh. "Diperlukan reformasi substansi hukum, baik yang tertulis maupu tidak, struktur hukum dan budaya hukum," ujarnya. Karena, tambahnya, pelayanan yang baik dari penegak hukum merupakan bentuk lain dari bela negara yang mereka lakukan. Karena, Hendarman melanjutkan, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaanya kepada bangsa.(dry)