Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan masyarakat perlu memahami langkah pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi tekanan terhadap APBN.

“Masyarakat hendaknya juga memahami bahwa langkah pemerintah itu memiliki tujuan yang penting, yaitu bagaimana mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan subsidi BBM,” kata Marzuki Alie di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (23/4).

Menurutnya, pemerintah sudah mendengarkan dan menakomodasi wacana-wacana dan usulan dari para pengamat perminyakan. Tapi, saat ini hal itu tidak bisa cepat dilakukan sementara tekanan terhadap APBN semakin berat setiap harinya," katanya.

Oleh karena itu, meskipun pahit langkah untuk membatasi penggunaan BBM untuk kendaraan di atas 1.500 cc atau yang boros penggunaan bahan bakar, harus dilakukan. Mengingat  kondisi saat ini pemilik kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc belum tentu orang kaya dan mampu.

Menurut dia, banyak pemilik kendaraan yang relatif tua dengan kapasitas mesin yang besar bukanlah orang kaya sehingga terkesan menjadi tidak adil misalnya jika dibandingkan dengan pemilik kendaraan baru dengan harga yang jauh di atas mobil tua tersebut yang dimiliki oleh orang yang lebih mampu namun tetap bisa menggunakan kendaraan bersubsidi.

"Ya, memang terkesan tidak adil. Tapi saya harap kebijakan ini bisa ikut mendorong para pemilik kendaraan dengan kapasitas mesin besar untuk mengalihkan ke BBG sehingga kebijakan menurunkan subsidi BBM bisa didukung oleh masyarakat," katanya.

Ia lantas mengatakan BBG jauh lebih murah. "Saya yakin juga akan ada langkah konkret pemerintah ke depannya untuk mengurangi subsidi BBM dengan membangun SPBG dan kendaraan umum," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menyatakan mendukung rencana pemerintah untuk merealisasikan rencana pengaturan penyaluran BBM subsidi dalam rangka penghematan BBM bersubsidi. Pengaturan akan dimulai 1 Mei mendatang, dengan melarang penggunaan BBM subisidi bagi kendaraan mobil pelat hitam kapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Hal ini untuk menghemat pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi.

"Karena memang orang yang mampu itu tidak layak mendapatkan BBM subsidi.Itu filosofi dasarnya. Kita ingin yang menerima BBM subsidi itu yang tidak mampu dan miskin saja," ujarnya.

Hakim mengatakan dalam konteks agar BBM subsidi tetap sasaran, maka memang perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pengaturan dalam penyalurannya. "Sekarang tinggal bagaimana persiapan infrastrukturnya saja. Jangan sampai kemudian di beberapa tempat, misalnya, SPBU-nya yang tidak menyiapkan infrastruktur pendukungnya, Untuk ketersediaan pertamax, misalnya, terutama untuk di luar Jawa. Itu yang kita dorong agar pemerintah secepatnya mempersiapkan infrastruktur seperti itu," ujarnya.

Selain infrastruktur, menurut Hakim, persiapan alternatifnya juga perlu dipersiapkan. Jangan sampai menghambat kepentingan masyarakat secara keseluruhan.(dry)