Jakarta, InfoPublik - Risiko infeksi meningitis dapat berakibat fatal, tidak saja bagi penderita, namun juga bagi keluarga dan lingkungannya. Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akses perluasan pelayanan vaksinasi meningitis termasuk dalam pemberlakuan dokumen International Certificate Of Vaccination (ICV) menggunakan barcode.

Direktur Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan Andi Muhadir mengemukakan setiap tahunnya ratusan ribu calon haji dan umroh berangkat ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi termasuk TKI. Namun, disayangkan masih banyak diantara mereka yang pergi dengan mengantongi kartu kuning atau ICV palsu. "Padahal, jika tidak divaksinasi mereka berpotensi sebagai pembawa (carrier) penyakit menular meningitis atau meningokokus, penyakit mematikan yang menyerang selaput otak dan sumsum tulang belakang, yang dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi," katanya dalam seminar Lindungi Bangsa Cegah Meningitis di Grand Melia Jakarta, Senin (23/4).

Kartu kuning atau ICV adalah sertifikat vaksinasi yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan perjalanan , hal ini berlaku di seluruh dunia sebagai syarat mendapatkan visa ketika akan berkunjung ke negara dengan penyakit tertentu diantaranya meningitis. Utamanya negara seperti Arab Saudi yang kerap dikunjungi warga negara-negara meningitis belt seperti Afrika.

"ICV adalah syarat sah bahwa yg bersangkutan sudah memperoleh vaksinasi. ICV saat ini hanya dikeluarkan oleh Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di seluruh Indonesia yang kini jumlahnya mencapai 48 KKP," ujarnya.

Pemalsuan ICV kerap terjadi karena pelayanan di KKP terlampau jauh diakses masyarakat. Untuk itu kata dia, Kemkes mengeluarkan kebijakan baru bahwa tidak hanya di KKP saja, vaksinasi meningitis untuk mendapatkan ICV kini juga bisa dilakukan di RS tertentu yang telah ditunjuk.

"Pemerintah menunjuk beberapa RS vertikal dan RSUD tertentu sebagai tempat pelaksanaan pemberian vaksin meningitis bagi jamaah haji dan umroh yang berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan, dengan begitu akan memberi kemudahan bagi masyarakat," katanya.

Di DKI Jakarta, misalnya, vaksinasi dapat di lakukan di RS Persahabatan, RSPI Sulianti Saroso, RS Ciptomangunkusumo dan RS Fatmawati.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan dokumen ICV dengan menggunakan security printing (barcode) dan pengetatan pengawasan peredaran dokumen ICV sehingga penggunaannya dapat termonitor dengan baik. "Untuk mencegah ICV palsu sejak 2 tahun terakhir kemkes menyiapkan Security printing dokumen berbarcode. Kini tengah dilakukan negoisasi dengan kedutaan besar Arab Saudi agar dapat melakukan pengecekan ICV sehingga diketahui kartu tersebut palsu atau tidak," terangnya.

Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI-IDI, yang juga Wakil Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, Samsuridjal Djauzi menjelaskan, penyakit meningokokus/meningitis menjadi salah satu pokok perhatian dalam bidang travel diseases dengan angka kejadian penyakit bervariasi di seluruh dunia. Dimana prevalensi tertinggi terdapat di Afrika-Sub Sahara (african meningitis belt).

"Walaupun Indonesia bukan merupakan salah satu negara endemis, namun jumlah jamaah haji dan umroh Indonesia merupakan yang tertinggi. Maka risiko terpapar oleh bakteri Neisseria meningitidis atau menjadi carrier (pembawa kuman tapi tidak timbul gejala) dapat meningkat dengan angka prevalensi 5-10 persen," ungkapnya.

Vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini, salah satunya adalah vaksin meningitis meningokokal konjungat kuadrivalen ACYW135, yang merupakan inovasi terdepan yang dapat memberikan perlindungan lebih kuat dengan respon imun yang lebih baik.

Pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh orang yang berkunjung ke negaranya wajib divaksinasi meningitis tersebut sebelum pengajuan pembuatan visa. Data Kemkes menyebutkan, di 2011 sedikitnya ada 223.395 jamaah haji dan sekitar 200 ribu lebih jamaah umroh Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi.(dry)