Sidoarjo, InfoPublik - Kepala Humas dan Protokol Sidoarjo Siswojo mengatakan, PT Minarak Lapindo hingga kini belum membangun infrastruktur daerah terdampak seperti jalan desa, rumah ibadah, dan sekolah swasta. 
“PT Minarak Lapindo Jaya hingga saat ini belum melakukan pembangunan infrastruktur pada daerah terdampak akibat bencana lumpur di Porong, PT Minarak baru melakukan pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen kepada masyarakat korban lumpur Lapindo,” kata Siswojo di Sidoarjo, Senin (23/4). Siswojo juga mengatakan, dampak yang diakibatkan luapan lumpur lapindo adalah tenggelamnya jalan kabupaten sepanjang 15,8 km, rusaknya saluran irigasi tersier dan sekunder sepanjang 3,15 km di kecamatan Porong dan Jabon. Tenggelamnya infrastruktur desa seperti jalan desa, balai desa, tempat ibadah, makam desa, sarana dan perasaran pendidikan yang dikelola swasta maupun pemerintah. “Sekolah negeri memang sudah dibangun kembali melalui bantuan pemerintah Jepang setelah difasilitasi Pemkab Sidoarjo, namun sekolah swasta dan pesantren hingga kini belum dibangun oleh PT Minarak sebagai wujud tanggung jawabnya,” katanya. Menurut Siswojo, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari luapan lumpur sangat besar seperti terendamnya lahan pertanian seluas 339,66 hektare dan lahan yang terkena dampak seluas 154,02 ha. Selain itu, kawasan tambak yang terkena dampak akibat pembuangan lumpur ke Sungai Porong dan Sungai Alo seluas 6.720,84 ha. Juga terendamnya lahan usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 2.335 usaha serta 21 perusahaan besar. Pemkab Sidoarjo telah menetapkan langkah kebijakan pengembangan kawasan bencana lumpur sesuai dengan rekomendasi hasil penyelidikan geologi lingkungan oleh Kementerian ESDM, kawasan tersebut menjadi prioritas untuk dilindungi dan dikelola. Pengelolaan tersebut diantaranya sebagai kawasan lindung geologi (cagar alam geologi), laboratorium alam, obyek geowisata, dan kawasan pertambangan karena berpotensi mengandung migas, yodium dan bahan bangunan konstruksi/industri. “Pemkab juga sangat peduli terhadap korban masyarakat lumpur Lapindo seperti memberikan bantuan kerja kepada UMKM, pelatihan dan bantuan peralatan service sepeda motor kepada pemuda putus sekolah, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal,” pungkas Siswojo.(rm)
“PT Minarak Lapindo Jaya hingga saat ini belum melakukan pembangunan infrastruktur pada daerah terdampak akibat bencana lumpur di Porong, PT Minarak baru melakukan pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen kepada masyarakat korban lumpur Lapindo,” kata Siswojo di Sidoarjo, Senin (23/4). Siswojo juga mengatakan, dampak yang diakibatkan luapan lumpur lapindo adalah tenggelamnya jalan kabupaten sepanjang 15,8 km, rusaknya saluran irigasi tersier dan sekunder sepanjang 3,15 km di kecamatan Porong dan Jabon. Tenggelamnya infrastruktur desa seperti jalan desa, balai desa, tempat ibadah, makam desa, sarana dan perasaran pendidikan yang dikelola swasta maupun pemerintah. “Sekolah negeri memang sudah dibangun kembali melalui bantuan pemerintah Jepang setelah difasilitasi Pemkab Sidoarjo, namun sekolah swasta dan pesantren hingga kini belum dibangun oleh PT Minarak sebagai wujud tanggung jawabnya,” katanya. Menurut Siswojo, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari luapan lumpur sangat besar seperti terendamnya lahan pertanian seluas 339,66 hektare dan lahan yang terkena dampak seluas 154,02 ha. Selain itu, kawasan tambak yang terkena dampak akibat pembuangan lumpur ke Sungai Porong dan Sungai Alo seluas 6.720,84 ha. Juga terendamnya lahan usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 2.335 usaha serta 21 perusahaan besar. Pemkab Sidoarjo telah menetapkan langkah kebijakan pengembangan kawasan bencana lumpur sesuai dengan rekomendasi hasil penyelidikan geologi lingkungan oleh Kementerian ESDM, kawasan tersebut menjadi prioritas untuk dilindungi dan dikelola. Pengelolaan tersebut diantaranya sebagai kawasan lindung geologi (cagar alam geologi), laboratorium alam, obyek geowisata, dan kawasan pertambangan karena berpotensi mengandung migas, yodium dan bahan bangunan konstruksi/industri. “Pemkab juga sangat peduli terhadap korban masyarakat lumpur Lapindo seperti memberikan bantuan kerja kepada UMKM, pelatihan dan bantuan peralatan service sepeda motor kepada pemuda putus sekolah, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal,” pungkas Siswojo.(rm)
