Jakarta, Info Publik Perhatian perbangkan nasional terhadap nelayan masih sangat kecil dan diskriminatif. Terlihat pada tahun 2010 misalnya, kredit yang disalurkan untuk usaha perikanan hanya 0,02 persen dari total kredit perbankan nasional.

“Perbankan nasional masih belum mau memberikan pinjaman modal bagi nelayan, dengan alasan high-risk (resiko tinggi) dan tidak bankable (tidak layak bank). Padahal kapal-kapal kayu milik nelayan sangat kuat dan bahkan dapat bertahan hingga 20-25 tahun dan sangat memenuhi syarat untuk dijadikan agunan,” kata Ketua Umun Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI) Yussuf  Solidhien di Jakarta, Selasa (26/4).

Yussuf mengatakan, program pemerintah tentang pemberian KUR (kredit usaha rakyat), dalam pelaksanaanya sangat sulit  diperoleh bagi nelayan. Pasalnya, bank pelaksana tetap meminta agunan dari nelayan walaupun pinjamanya di bawah Rp20 juta. “Padahal Kepres tentang KUR pinjaman di bawah Rp20 juta tidak memerlukan agunan,” ujarnya. 

Selain KUR lanjutnya,  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dinilai Yussuf juga sangat menyulitkan nelayan, pasalnya nelayan tidak mampu memperoleh pinjaman karena tidak memiliki agunan.

“Kalau ada yang memiliki sertifikat tanah di pantai dekat rumahnya, perbankan menilainya dengan harga yang sangat murah, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan agunan,” tungkasnya.

Saat ini kata Yussuf, perbankan nasional lebih menyukai retail ataupun usaha-usaha UMKM di darat yang dianggap lebih aman. Akibatnya, nelayan kesulitan permodalan. Demikian juga dengan bunga yang diberikan masih sangat tinggi, berkisar 14-15 persen pertahun.

“Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang memberikan pinjaman bagi  nelayan dan usaha perikanan, bunga di Indonesia masih sangat tinggi,” ujarnya.

Seperti, Jepang hanya 0,5 persen, Korea 2 persen, China 2,5 persen, Australia 3 persen bahkan Thailand, Malaysia dan Filipina hanya 3,8 persen. “Bagaiman produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar global bila bunga pinjaman banknya jauh lebih tinggi,” bebernya.

Pemerintah kata dia, hendaknya bersikap tegas kepada bank-bank nasional pelaksana khususnya bank milik negara agar penyaluran KUR sesuai ketentuan dan memberikan kemudahan dan keringanan bagi nelayan.

“Pemerintah dan perbankan nasional harus memiliki keperdulian terhadap nelayan dan usaha perikanan dengan memberikan kemudahan dan keringanan dalam memperoleh pinjaman modal,” kata Yussuf. (rm)