Jakarta, InfoPublik - Bank Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi pada Jumat (10/8) untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mengatasi meningkatnya defisit transaksi berjalan.

“Kita perlu melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi agar penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkat yang sustainable sehingga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga,” demikian ditegaskan Gubernur BI Darmin Nasution dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik di Jakarta, Minggu (12/8).

Darmin menambahkan, pihaknya akan mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal melalui kebijakan nilai tukar, penguatan operasi moneter, kebijakan makroprudensial untuk mengelola permintaan domestik, dan kebijakan yang mendorong arus modal.

Berbagai kebijakan menurutnya telah ditempuh pemerintah agar kegiatan ekspor dapat terus ditingkatkan dan impor dikelola untuk mendukung kesehatan Neraca Pembayaran.

Menurutnya, perekonomian Indonesia tumbuh kuat dengan pendorong utama bersumber dari menguatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2012 mencapai 6,4 persen dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi mengalami pergeseran dari ekspor beralih menjadi permintaan domestik, yaitu investasi dan konsumsi rumah tangga.

Ekspor tumbuh melambat cukup tajam akibat melambatnya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya permintaan negara mitra dagang utama dan turunnya harga komoditi ekspor Indonesia.

Di sisi lain, kuatnya permintaan domestik telah mendorong pertumbuhan impor yang cukup tinggi, khususnya barang modal dan bahan baku, yang bermanfaat bagi peningkatan produksi dan kapasitas perekonomian nasional. Kuatnya kinerja perekonomian Indonesia tersebut dicapai dengan laju inflasi yang tetap rendah dan terkendali serta penciptaan lapangan kerja yang meningkat khususnya di sektor formal.

Di sisi eksternal, kuatnya permintaan domestik, di tengah turunnya ekspor akibat penurunan kinerja ekonomi global menyebabkan kenaikan defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan triwulan II-2012 mencatat defisit sebesar 6,9 miliar dolar AS (3,1 persen dari PDB) meningkat dari 3,2 miliar dolar AS (1,5 persen dari PDB) pada triwulan I-2012. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial mengalami kenaikan surplus yang besar, dari 2,5 miliar dolar AS triwulan I-2012 menjadi 5,5 miliar dolar AS triwulan II-2012, baik dalam bentuk investasi asing langsung (PMA), investasi portofolio asing, maupun penarikan utang luar negeri sektor swasta.

"Perkembangan ini menunjukkan bahwa, di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi oleh ketidakpastian, keyakinan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia tetap tinggi," kata Darmin.

Pada paruh kedua 2012, defisit transaksi berjalan diprakirakan akan menurun ke sekitar 2 persen dari PDB. Penurunan ekpsor diprakirakan akan lebih kecil pada triwulan III sebelum kembali tumbuh positif pada triwulan IV-2012, sementara pertumbuhan impor diprakirakan akan lebih rendah pada keseluruhan paruh kedua 2012.

Surplus transaksi modal dan finansial juga akan tetap besar, baik dari PMA, investasi portfolio maupun penarikan utang luar negeri, sehingga secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia akan kembali surplus pada paruh kedua tahun 2012.

Prakiraan ini didasarkan pada ekspektasi bahwa kondisi perekonomian global dan harga komoditas ekspor akan membaik serta didukung oleh respon kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama dengan jajaran pemerintah terkait.

Selain itu, kegiatan investasi dan impor barang modal yang dalam beberapa waktu terakhir tumbuh pesat diharapkan akan meningkatkan kapasitas perekonomian domestik sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor di masa mendatang.

Menyikapi hal tersebut, rapat koordinasi tersebut menyepakati untuk mengambil sejumlah kebijakan agar penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkat yang sustainable untuk mendukung momentum perekonomian nasional.

Bank Indonesia akan menempuh empat langkah. Pertama, BI akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya untuk mendukung penyesuaian keseimbangan eksternal tersebut.

Kedua, memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas. Sejalan dengan itu, sementara suku bunga BI Rate dipertahankan tetap pada tingkat 5,75 persen, koridor bawah operasi moneter dipersempit dengan menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25bps dari 3,75 persen menjadi 4,00 persen.

Ketiga, meningkatkan pendalaman pasar valas, termasuk dengan merelaksasi ketentuan terkait tenor forward dengan non residen dari yang sebelumnya minimum 3 bulan menjadi minimum 1 minggu.

Keempat, kebijakan makroprudential melalui pengelolaan pertumbuhan kredit dengan memperkuat implementasi loan to value (LTV) termasuk rencana penerapan untuk industri keuangan berbasis syariah. Kelima menerapkan larangan pemanfaatan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk uang muka kredit.

Di sisi pemerintah, sejumlah kebijakan telah dan akan ditempuh untuk memperkuat transaksi berjalan melalui upaya mendorong ekspor, menekan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui instrumen fiskal.

Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif melalui perpajakan dan bea masuk. Dari sisi perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tax holiday yang diarahkan untuk mendorong investasi yang dapat menghasilkan barang modal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Di sisi bea masuk, pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengurangan ketergantungan impor untuk barang jadi (PMK 76/PMK.011/2012). Di sektor pertambangan saat ini terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam penyelesaian Clean and Clear di Kementerian ESDM (sekitar 4.000 perusahaan).

Hal ini akan memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Sejalan dengan kebijakan antisipatif tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 8 peraturan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan 10 peraturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan impor barang sejenis.

Optimalisasi pengawasan penyelundupan di bidang kepabeanan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah perbatasan terutama jatur rawan penyelundupan.

Ke depan, pemerintah akan memperkuat kebijakan industri pengolahan yang dapat mengurangi ketergantungan barang modal, bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung pemenuhan pohon industri nasional yang berbasis produk dalam negeri.

Selanjutnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan jajaran pemerintah terkait akan terus dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi efektifitas dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil.(rm)