Pemerintah Sediakan Perumahan Bersubsidi Bagi Buruh
Oleh H. A. Azwar
Jakarta, InfoPublik - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kesejahteraan pekerja/buruh akan terwujud apabila pemerintah dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) terus menerus menjalin kebersamaan, kerjasama dan kekeluargaan. 
Pernyataan Muhaimin ini disampaikan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penyediaan perumahan umum bagi pekerja/buruh di lingkungan perumahan baru dengan teknologi tepat guna di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Senin (23/4). Penandatanganan MoU ini dilakukan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menpera Djan Faridz dan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dengan disaksikan Kapolri Timur Pradopo. "Tidak ada pilihan bagi bangsa dan republik ini untuk maju kecuali pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa, khususnya dalam hal perburuhan, dimana pemerintah dan SP/SB terus menerus menjalin kebersamaan, kerjasama dan kekeluargaan," kata Muhaimin. Menurutnya, saat zaman orde baru semuanya dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan di era reformasi ini semua pihak memiliki peran yang sama di dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa khususnya kesejahteraan para pekerja dan buruh. "Dalam kesepakatan ini, bukan sekadar MoU-nya, tetapi meletakkan posisi para pekerja/buruh di dalam pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan dasar pekerja/buruh," ujarnya. Pemerintah dengan kemampuan yang semaksimal mungkin akan menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan dari pelayanan pemerintah kepada para pekerja/buruh. Seluruh aturan, ergulasi baik UU, PP, Perpres, apalagi Permen dalam waktu secepat-cepatnya akan terus disempurnakan. Saat ini, pemerintah masih menunggu kesimpulan dari Dewan Pengupahan Nasional dan tripartit nasional tentang komponen survei dari KHL agar dapat segera diputuskan oleh pemerintah secepatnya, termasuk juga tentang outsourcing. "Kita minta Apindo dan Konfederasi maupun seluruh anggota tripartit yang ada untuk segera menuntaskan. Kalau tidak tuntas juga dalam waktu singkat mohon ma’af, pemerintah akan segera mengambil keputusan sendiri yang paling adil dan terbaik diantara berbagai kebutuhan yang ada," katanya. 
Muhaimin juga mengimbau agar semua pihak untuk lebih pro aktif, lebih cepat lagi dalam menyelesaikan berbagai tunggakan, baik yang sifatnya regulasi maupun yang sifatnya kebutuhan untuk membangun pola hubungan industrial yang produktif, kondusif dan tharmonis. Dengan membangun pola hubungan industrial yang baik melalui berbagai aturan dan mekanisme yang sudah ada, baik UU dan peraturan-peraturan di bawahnya tentu seluruh persoalan bisa diatasi dengan seminimal mungkin standar yang dibutuhkan. Apabila semua regulasi telah diselesaikan, pemerintah akan melanjutkan perjuangan pekerja/buruh untuk menuju kesejahteraan dan kemakmurannya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pihaknya akan mengajukan pembangunan rumah sewa sebanyak 120 twin blok dengan biaya Rp1,2 triliun bagi pekerja/buruh lajang. "Itu kita mau coba ajukan 120 twin blok. Satu gedung itu buat 300 pekerja/buruh lajang," kata Fariz. Pemerintah juga menargetkan pembangunan rumah bagi pekerja/buruh sebanyak 200 ribu seharga Rp70 juta dengan subsidi sebesar Rp35 juta dari pemerintah . Rp35 jutanya itu disubsidi oleh pemerintah karena bunganya hanya 0,5 persen dengan jangka waktunya 15 tahun, ujarnya. 
Sementara itu, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan hingga tahun 2011, pihaknya telah memberikan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) bagi 21 ribu peserta dengan total dana sebesar Rp712 miliar. "Ini adalah pinjaman uang muka perumahan bagi peserta yang minimal sudah menjadi peserta jamsostek minimal satu tahun," katanya. PUMP diberikan kepada peserta yang berpendapatan Rp5 juta ke bawah dengan total pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Bagi yang berpenghasilan Rp5 juta hingga Rp10 juta sebesar RP35 juta dan yang berpenghasilan di atas Rp10 juta dengan pinjaman Rp50 juta selama 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 6 persen efektif. Hotbonar mengatakan saat ini pihaknya berencana akan menurunkan tingkat bunga ini menjadi 5 persen satu tahun dan bekerja sama dengan beberapa Bank seperti Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Mandiri, BNI, Bukopin, Bank DKI, Bank Bali, Bank Sumut, Bank Jateng, Bank Sumsel-Babel, Bank Papua dan Bank Riau. "Kerjasama ini tentunya akan membantu peserta kami dalam pengadaan rumah. Kemudian bagi mereka yang sudah punya rumah ini, Jamsostek akan menyediakan pinjaman untuk renovasi," ujarnya. Menurutnya, dana PUMP ini berasal dari keuntungan yang disisihkan dalam bentuk dana peningkatan kesejahteraan peserta dengan total sampai akhir tahun 2011 sekitar Rp800 miliar. Selain untuk pinjaman uang muka perumahan, tambahnya, PT Jamsostek juga membangun rumah susun sejahtera sewa (Rusunawa) yang lokasinya nanti akan diperluas tidak hanya di Batam saja tapi juga ada permintaan dari Jawa Timur dan Jawa Barat. "Ini sebetulnya memang merupakan komitmen dari Jamsostek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peserta melalui program pengadaan perumahan," tuturnya. 
Di samping membantu uang muka perumahan, PT Jamsostek juga memberikan hibah sebesar Rp500 ribu untuk biaya provisi bank sebesar 1 persen dari total pinjaman. Pada kesempatan tersebut, Kapolri Timur Pradopo mengapresiasi serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang telah melakukan demo secara baik. "Saya mengapresiasi pekerja/buruh yang melakukan demo sudah mulai baik. Silahkan demo, yang penting sesuai dengan aturan," kata Timur. Menurutnya, pemerintah tidak melarang adanya demo malahan pihaknya mengijinkan untuk melakukan demo dengan cukup memberitahu tanpa perlu membuat atau mendapatkan izin. "Tentunya semua dilakukan dengan bijaksana, semua dilakukan dengan elegan dan tentunya masyarakat lainya akan mendukung termasuk Menakertrans," katanya.(dry)
Pernyataan Muhaimin ini disampaikan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penyediaan perumahan umum bagi pekerja/buruh di lingkungan perumahan baru dengan teknologi tepat guna di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Senin (23/4). Penandatanganan MoU ini dilakukan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menpera Djan Faridz dan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dengan disaksikan Kapolri Timur Pradopo. "Tidak ada pilihan bagi bangsa dan republik ini untuk maju kecuali pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa, khususnya dalam hal perburuhan, dimana pemerintah dan SP/SB terus menerus menjalin kebersamaan, kerjasama dan kekeluargaan," kata Muhaimin. Menurutnya, saat zaman orde baru semuanya dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan di era reformasi ini semua pihak memiliki peran yang sama di dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa khususnya kesejahteraan para pekerja dan buruh. "Dalam kesepakatan ini, bukan sekadar MoU-nya, tetapi meletakkan posisi para pekerja/buruh di dalam pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan dasar pekerja/buruh," ujarnya. Pemerintah dengan kemampuan yang semaksimal mungkin akan menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan dari pelayanan pemerintah kepada para pekerja/buruh. Seluruh aturan, ergulasi baik UU, PP, Perpres, apalagi Permen dalam waktu secepat-cepatnya akan terus disempurnakan. Saat ini, pemerintah masih menunggu kesimpulan dari Dewan Pengupahan Nasional dan tripartit nasional tentang komponen survei dari KHL agar dapat segera diputuskan oleh pemerintah secepatnya, termasuk juga tentang outsourcing. "Kita minta Apindo dan Konfederasi maupun seluruh anggota tripartit yang ada untuk segera menuntaskan. Kalau tidak tuntas juga dalam waktu singkat mohon ma’af, pemerintah akan segera mengambil keputusan sendiri yang paling adil dan terbaik diantara berbagai kebutuhan yang ada," katanya. Muhaimin juga mengimbau agar semua pihak untuk lebih pro aktif, lebih cepat lagi dalam menyelesaikan berbagai tunggakan, baik yang sifatnya regulasi maupun yang sifatnya kebutuhan untuk membangun pola hubungan industrial yang produktif, kondusif dan tharmonis. Dengan membangun pola hubungan industrial yang baik melalui berbagai aturan dan mekanisme yang sudah ada, baik UU dan peraturan-peraturan di bawahnya tentu seluruh persoalan bisa diatasi dengan seminimal mungkin standar yang dibutuhkan. Apabila semua regulasi telah diselesaikan, pemerintah akan melanjutkan perjuangan pekerja/buruh untuk menuju kesejahteraan dan kemakmurannya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pihaknya akan mengajukan pembangunan rumah sewa sebanyak 120 twin blok dengan biaya Rp1,2 triliun bagi pekerja/buruh lajang. "Itu kita mau coba ajukan 120 twin blok. Satu gedung itu buat 300 pekerja/buruh lajang," kata Fariz. Pemerintah juga menargetkan pembangunan rumah bagi pekerja/buruh sebanyak 200 ribu seharga Rp70 juta dengan subsidi sebesar Rp35 juta dari pemerintah . Rp35 jutanya itu disubsidi oleh pemerintah karena bunganya hanya 0,5 persen dengan jangka waktunya 15 tahun, ujarnya. Sementara itu, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan hingga tahun 2011, pihaknya telah memberikan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) bagi 21 ribu peserta dengan total dana sebesar Rp712 miliar. "Ini adalah pinjaman uang muka perumahan bagi peserta yang minimal sudah menjadi peserta jamsostek minimal satu tahun," katanya. PUMP diberikan kepada peserta yang berpendapatan Rp5 juta ke bawah dengan total pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Bagi yang berpenghasilan Rp5 juta hingga Rp10 juta sebesar RP35 juta dan yang berpenghasilan di atas Rp10 juta dengan pinjaman Rp50 juta selama 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 6 persen efektif. Hotbonar mengatakan saat ini pihaknya berencana akan menurunkan tingkat bunga ini menjadi 5 persen satu tahun dan bekerja sama dengan beberapa Bank seperti Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Mandiri, BNI, Bukopin, Bank DKI, Bank Bali, Bank Sumut, Bank Jateng, Bank Sumsel-Babel, Bank Papua dan Bank Riau. "Kerjasama ini tentunya akan membantu peserta kami dalam pengadaan rumah. Kemudian bagi mereka yang sudah punya rumah ini, Jamsostek akan menyediakan pinjaman untuk renovasi," ujarnya. Menurutnya, dana PUMP ini berasal dari keuntungan yang disisihkan dalam bentuk dana peningkatan kesejahteraan peserta dengan total sampai akhir tahun 2011 sekitar Rp800 miliar. Selain untuk pinjaman uang muka perumahan, tambahnya, PT Jamsostek juga membangun rumah susun sejahtera sewa (Rusunawa) yang lokasinya nanti akan diperluas tidak hanya di Batam saja tapi juga ada permintaan dari Jawa Timur dan Jawa Barat. "Ini sebetulnya memang merupakan komitmen dari Jamsostek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peserta melalui program pengadaan perumahan," tuturnya. Di samping membantu uang muka perumahan, PT Jamsostek juga memberikan hibah sebesar Rp500 ribu untuk biaya provisi bank sebesar 1 persen dari total pinjaman. Pada kesempatan tersebut, Kapolri Timur Pradopo mengapresiasi serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang telah melakukan demo secara baik. "Saya mengapresiasi pekerja/buruh yang melakukan demo sudah mulai baik. Silahkan demo, yang penting sesuai dengan aturan," kata Timur. Menurutnya, pemerintah tidak melarang adanya demo malahan pihaknya mengijinkan untuk melakukan demo dengan cukup memberitahu tanpa perlu membuat atau mendapatkan izin. "Tentunya semua dilakukan dengan bijaksana, semua dilakukan dengan elegan dan tentunya masyarakat lainya akan mendukung termasuk Menakertrans," katanya.(dry)
